KPU Mesti Berbenah

Dok.  www.kpu.go.org

Pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti melakukan evaluasi secara menyelur. Sebab bila berkaca pada Pemilu legislatif 9 April yang lalu, dan Pemilu-pemilu sebelumnya, masih banyak kekurangan, kelalaian dan bahkan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Misalnya, masih ada surat suara yang tertukar antar satu daerah dengan daerah yang lain, pemberian logistik Pemilu yang terlambat dan  kecurangan dari oknum KPU sendiri, yang memenangkan salah satu calon legislatif.

Bahkan KPU hampir terlambat dalam penghitungan surat suara. Meskipun akhirnya bisa tepat  waktu, hanya beberapa menit sebelum waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 9 Mei 2014. Hal itu tentunya mengindikasikan kurangnya persiapan yang matang dari KPU dalam menyongsong Pemilu. Padahal bila kita cermati, penyelenggaraan Pemilu bukanlah hal baru yang dilakukan KPU. 

Tak hanya itu, KPU juga mesti berjuang, bersama Badan Pengawasan Pemilu untuk memberantas segala bentuk kampanye hitam dengan sanksi tegas. Karenanya sudah sangat merugikan kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden kita sekarang. 

Kemudian KPU juga mesti melirik sejauh mana partisipasi masyarakat dalam memilih. Berdasarkan survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan lembaga survei Cyrus Network, melalui metode penghitungan cepat, tingkat 'golongan putih' Pemilu tahun ini hampir menyentuh angka 25 persen. Sementara tingkat partisipasi memilih berada di kisaran 75 persen. Dengan kata lain, sekitar 10 juta dari 250 juta penduduk Indonesia tidak mencoblos. 

Angka di atas bukanlah angka yang kecil untuk urusan golput. KPU mesti berjuang lebih keras untuk memerangi golput. Salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya memilih ke daerah-daerah terpencil. Bukan hanya di kota-kota saja. 

Meskipun demikian, sepertinya tidak adil jika KPU hanya sendirian dalam membenahi Pemilu. Oleh karenya, diperlukan kerja pikir, kerjasama, komitmen dan sinergi bersama, baik itu KPU dan juga masyarakat untuk turut mengawal, memajukan, dan meningkatkan budaya demokrasi di Indonesia. Sebab Pemilu merupakan momentum yang pas untuk Indonesia menjadi lebih baik. []